tabsrecent(blogpost)/Politik,Beritanya,Kejadian,OPINI
ADS

WARTABALI.NET - Pemilik akun Facebook Faizal Muhammad Tonong akhirnya ditangkap polisi di Jakarta Utara Kamis (20/7) kemarin karena banyak mengunggah gambar rekayasa atau meme dengan pengantar bernada kebencian cenderung fitnah terhadap pemerintah dan Kepolisian RI.

Misalnya pada 19 Juli atau sehari sebelum ditangkap, tersangka yang bernama asli Muhammad Faisal Tanong itu mengunggah meme yang menyebutkan bahwa Kapolri Tito Karnavian adalah dalang adu domba Banser NU dengan Hizbut Tahrir Indonesia.



Unggahan itu disertai kutipan berita sebuah media daring berjudul "Kapolri: Terbitkan Perppu Ormas, Jokowi Berani Ambil Risiko", namun setelah dicermati tidak ada dalam berita itu yang menyebutkan Tito menjadi dalang adu domba, atau kalimat yang mengarah ke hal tersebut.

Lalu pada Kamis, diunggah meme dengan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tulisan di bawahnya "2019 udah ga laku, jelas anti Islam pro PKI serta banyak ingkar janji."

PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah organisasi yang dilarang sejak 1966 dan tidak eksis di politik Indonesia kontemporer, baik sebagai entitas maupun keterwakilan di parlemen. Faisal tidak menunjukkan bukti kehadiran PKI sekarang ini, pun tidak disebutkan kapan dan di mana Presiden Jokowi melakukan tindakan yang mendukung PKI.

Pada unggahan lain, Faisal menulis bahwa Nahdlatul Ulama, Ansor, dan Banser "dijual dan dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan para kelompok anti-Islam" untuk harga Rp 1,5 triliun. Penjualnya adalah SAS dan pemodalnya adalah para taipan.

Unggahan disertai foto Ketua NU Said Agil Siraj yang kalau diinisialkan adalah SAS.

Untuk menguatkan tuduhan, disertai sebuah berita daring. Ketika dibaca, berita itu tentang bantuan kredit mikro -- bukan hibah dana -- kepada PBNU senilai Rp 1,5 triliun dari pemerintah -- bukan taipan.

Lalu ada unggahan foto Kapolri dan Menko Polhukam Wiranto dengan tulisan "Apa mereka kebal peluru dan parang? (Maaf hanya tanya) nanti kita #test."
[ads-post]
Setelah itu ada unggahan "Kenapa kotak-kotak tidak ada yang teriak bubarkan PKI? Jawab: mana mungkin PKI teriak bubarkan PKI." Dia tidak merinci siapa "kotak-kotak" dimaksud.

PKI resmi sudah dibubarkan 51 tahun yang lalu, dan unggahan itu tidak menyebutkan di mana ada organisasi PKI sehingga bisa dibubarkan lagi.

Selain itu cukup banyak unggahan bernada kebencian terhadap suku dan agama tertentu, serta ajakan kekerasan. Misalnya unggahan pada 17 Juli: "Sekarang bukan lagi jaman adu bacot di medsos tapi lagi trend langsung adu bacok bacokan.. tebas tebasan kepala ayo kapan?"

Faisal dijerat dengan UU Informasi Transaksi Elektronik, UU Penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan KUHP.

[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita : BRST
Judul Asli :
[/error]

WARTABALI.NET - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir berjanji mengeluarkan keputusan terkait keterlibatan sejumlah dosen Pegawai Negari Sipil (PNS) pada kepengurusan atau sebagai simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (26/7) mendatang.



“Harus dipahami, ada PP 53/2010 tentang disiplin pegawai. Nyata-nyata PNS harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945,” ucap Nasir usai menghadiri pembukaan Kongres Pancasila ke-9 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (22/7).

Menurut Menristekdikti, selaian melanggar PP 53/2010, Presiden juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sudah mencabut status badan hukum atau izin organisasi HTI.

Dengan demikian, tinggal dua pilihan yang bisa diambil oleh dosen-dosen simpatisan HTI tersebut.

“Keluar dari kegiatan yang mengarah pada HTI, atau silahkan keluar dari PNS. Saya akan siapkan usulan seperti itu. Mengapa begitu, PNS adalah bagian dari negara jadi jika berseberangan dengan negara, silahkan keluar dari PNS,” tegas Nasir.

Apakah ada jaminan jika seorang dosen anggota HTI menyatakan keluar dari HTI? Menristekdikti menegaskan bahwa di atas dosen tersebut ada Rektor, Pembantu Rektor, dan Dekan yang harus terus memantau aktivitas keseharian dari yang bersangkutan.

“Mereka yang mengawasi kesehariannya. Harus benar-benar dihilangkan aktivitas yang menuju ke kegiatan HTI. Dia (dosen HTI) bagian dari warga negara juga yang harus tetap dibina. Semua menjadi penting dalam negara, karena itu harus kita perhatikan dengan baik,” ujarnya.
[ads-post]
Namun untuk perguruan tinggi swasta (PTS) M Nasir mengungkapkan, juga akan menerapkan sanksi.

“Untuk PTS, regulasinya sedang kita olah, apakah Program Studinya (Prodi) yang akan kena sanksi atau sanksi ke perseorangan atau bagaimana, sedang dirancang,” tegas Masir.

Sementara itu, menanggapi selebaran daring yang menyebutkan sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) terlibat sebagai pengurus dan simpatisan HTI, Rektor UGM Prof Panut Mulyono belum memberi tanggapan.

“Saya belum melihat list-nya, jadi belum bisa menentukan,” ujarnya.

Namun menurut Panut, UGM akan melakukan pendekatan persuasif, dan menyerahkannya pada organ-organ kampus yang bertugas mengawasi dan menangani dosen, pegawai, juga mahasiswa.

“Rektor tidak bisa mengambil tindakan langsung, selain itu, harus menunggu keputusan dari Kemenristekdikti,” ujarnya.


[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita : BRST
Judul Asli :
[/error]

WARTABALI.NET - Jaringan teroris ISIS yang perang melawan pasukan Filipina di Marawi diduga mempersiapkan para militan untuk serangan serupa di wilayah Asia Tenggara (ASEAN) dan Asia Timur. Indonesia diperingatkan untuk waspada.

Peringatan itu muncul dalam laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), lembaga yang berbasis di Jakarta, pada Jumat (21/7/2017).



Menurut laporan tersebut, jaringan teroris kelompok Maute—sayap Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Filipina selatan—yang berulah di Kota Marawi, ternyata melibatkan Bahrumsyah, pemuda Indonesia yang dilaporkan jadi petinggi ISIS di Suriah.

Bahrumsyah dilaporkan tewas di Suriah beberapa waktu lalu, namun Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak bisa mengonfirmasi laporan itu.

Menurut IPAC, Bahrumsyah dan mantan pengajar asal Malaysia, Mahmud Ahmad melakukan perekrutan para militan utnuk merebut Marawi. Keduanya dilaporkan sebagai penyalur dana dari Timur Tengah untuk jaringan teroris di Marawi.

”Operasi Marawi menerima dana langsung dari pusat ISIS dan serangkaian komandonya dijalankan dari Suriah melalui Filipina ke Indonesia dan sekitarnya,” bunyi laporan IPAC yang dilansir Straits Times.

Hampir 100 tentara dan petugas polisi Filipina tewas dalam pertempuran di Marawi. Sedangkan dari kubu militan lebih dari 400 orang terbunuh.

“Marawi telah mengangkat prestise militan Filipina di mata pusat ISIS dan mengilhami ekstremis muda dari seluruh wilayah untuk ingin bergabung,” lanjut laporan IPAC.

IPAC memperingatkan bahwa konflik di Marawi dapat menyebabkan risiko serangan kekerasan yang lebih tinggi di kota-kota lain di Filipina dan di Indonesia serta di Malaysia.

Dugaan persiapan serangan kelompok teroris di Marawi ke sejumlah wilayah ASEAN dan Asia Timur juga terpantau dari pesan di Telegram. Menurut IPAC, para militan melalui Telegram menyerukan serangan di Singapura, Thailand, Burma (Myanmar), Korea Selatan, Jepang dan China.

”Adalah tugas kita untuk melawan mereka dan untuk membawa syariah untuk menggantikan undang-undang yang dimiliki wilayah ini. Pemimpin mereka semua simbol anti-Muslim,” bunyi pesan yang diyakini dari Bahrumsyah, yang disebut sebagai kepala unit tempur ISIS.



[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita : Sindonews.com
Judul Asli :
[/error]

WARTABALI.NET - Penyidik terus mendalami sejumlah dugaan pidana yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (PT IBU), yang terletak di Jl Rengas Km 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat, yang digrebek Bareskrim Kamis (20/7) kemarin.

Penyelidikan itu untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab dalam serangkaian tindak pidana oleh perusahaan produsen beras dalam kemasan dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago itu.





"Ada dua metode dalam penentuan tersangkanya dimana hasil gelar perkara yang menentukan. Apakah bertahap dari bawah ke atas atau sebaliknya, dari atas ke bawah," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya Sabtu (22/7).

Induk perseroan PT IBU adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food (PT TPS) yang juga kena imbasnya. PT TPS bahkan telah memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (21/7).
[ads-post]
Atas kejadian tersebut saham PT IBU tercatat anjlok sebesar 400 poin atau 24,9 persen ke posisi Rp 1.205 per saham.

"Hal lain yang kami cermati adalah kebohongan publik jika beras Maknyuss diproduksi di Sragen, Jawa Tengah. Faktanya diproduksi di Bekasi," sambungnya.

Seperti diberitakan penyidik menduga terdapat tindak pidana dalam proses produksi dan distribusi beras yang dilakukan PT IBU sebagaimana diatur dalam pasal 383 Bis KUHP dan pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan dan pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukuman 5 tahun penjara.


[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita : brst
Judul Asli :
[/error]

WARTABALI.NET -  DPR telah mengesahkan UU Pilkada meski sejumlah fraksi memutuskan walk out (WO), salah satunya partai Gerindra. Di balik penolakan Gerindra terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas capres, Gerindra punya kekhawatiran soal sang Ketum, Prabowo Subianto yang akan kesulitan nyapres.

UU Pemilu yang baru saja disahkan di DPR memuat ambang batas capres 20%-25%. Ini maksudnya adalah 20 persen perolehan kursi di DPR dan 25% perolehan suara nasional dalam pemilu.

Gerindra bersama sejumlah partai lain, termasuk Partai Demokrat, bersikukuh agar ambang batas capres dihilangkan atau 0%. Hal tersebut lantaran Gerindra khawatir Prabowo gagal nyapres kembali karena syarat yang cukup besar itu meski dalam Pemilu 2014 menggunakan syarat serupa.


Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding pemerintah menginginkan presidential threshold sebesar 20-25% karena ingin agar Presiden Joko Widodo tak terhalang pada Pilpres 2019 nanti. Dengan angka tersebut, dia mengatakan hanya akan ada satu capres di 2019 nanti yakni Jokowi.

"PT 20% itu memang merupakan setting dari pada Jokowi sendiri. Kemungkinan calon tunggal akan terjadi," ujar Arief dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/7/2017) malam.

Arief menjelaskan, Gerindra akan kesulitan memenuhi angka 20% bila ingin mengajukan Prabowo sebagai capres. Untuk saat ini, partai yang paling mungkin berkoalisi dengan Gerindra disebutnya hanya PKS. Bila digabungkan untuk perolehan kursi di DPR, dua partai ini tidak bisa memenuhi batas minimal.

Sementara untuk Partai Demokrat, Arief mengatakan akan cukup sulit bila diajak berkoalisi dengan Gerindra. Mengingat dinginnya hubungan Prabowo dan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu untuk PAN, meski ada di koalisi pemerintah, namun kedekatannya dengan Demokrat tidak terbantahkan.

"Kadang kan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilpres, Demokrat nggak mau ikut kita, mungkin karena SBY dan Pak Prabowo nggak mau nyatu. Pilpres 2014 nggak ke kita," ucap Arief.
[ads-post]
Dia mengkalkulasikan jumlah kursi di DPR. Gerindra baru bisa mengajukan capres bila dia berkoalisi bersama PKS dan PAN. Untuk Demokrat, Arief tampaknya pesimis mereka bisa berkoalisi.

"Kalau kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita cukup. PKS nggak sampe 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua aja. Kalau berempat berarti cukup tapi belum tentu sama platform-nya," terang dia.

Gerindra pun menyebut ngototnya pemerintah dengan angka 20-25% untuk ambang batas capres karena memang Jokowi tak mau ada lawannya. Apalagi bila Jokowi harus bertemu kembali dengan Prabowo seperti di Pilpres 2014 lalu.

"PT didorong untuk melahirkan calon tunggal. Saya pesimis di MK ada rakyat yang menggunggat UU Pemilu. Parpol kan tidak boleh menggugat karena ada perwakilan di sana (DPR). Saya nggak yakin akan diterima kalau rakyat mau gugat," sebut Arief.

Menurutnya, Pemilu 2019 akan menjadi pertarungan politik yang panas. Menuding pemerintah hanya ingin menghadirkan calon tunggal yakni Jokowi, Arief pun ingin mengkampanyekan untuk pemboikotan terhadap Pemilu.

"Harus dikampanyekan boikot pemilu. PT 20% merusak demokrasi. Rawan dengan mahar politik, nggak ada makan siang gratis, sama seperti Pilkada, apalagi pilpres," tukasnya.

Seperti diketahui, UU Pemilu sah diundangkan hanya dengan kehadiran 6 fraksi saat sidang paripurna kemarin. Hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang mengambil keputusan UU Pemilu itu yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. PAN meski masuk dalam koalisi, memutuskan walk out dengan Gerindra, PKS, dan Demokrat.

[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita : DTK
Judul Asli :
[/error]

WARTABALI.NET - Setelah kegiatan usahanya dihentikan, kantor cabang First Travel di Rukan Busuness Park Kebon Jeruk, Ruko Kencana Tower Blok D 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat hanya beroperasi pada hari-hari tertentu.

Di pintu kaca depan kantor ditempel selembar kertas putih berisi pemberitahuan hari operasional kantor tersebut.



"Pengumuman. Tertanggal 24 Juli 2017, operasional kantor dibuka setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 09.00-15.00 WIB," demikian isi pemberitahuan yang dikutip Kompas.com, Sabtu (22/7/2017).

(Baca juga: Bisnis First Travel Dihentikan, Calon Jemaah Umrah Diminta Tenang)

Menurut penjaga kantor First Travel cabang Kebon Jeruk, Mirki, operasional kantor tak menentu meski telah tercantum pengumuman hari operasional.

"Ya di situ ditulis Senin buka, tetapi ya enggak tentu. Kadang ada kadang enggak. Cuma saya yang ditugaskan di sini untuk nungguin kantor ini," ujarnya saat ditemui Kompas.com, Sabtu.

Ia mengatakan, pelayanan First Travel saat ini dipusatkan di kantor pusat yang berlokasi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut dia, pihak First Travel sudah memberitahukan kepada calon jemaah untuk mengurus pengembalian uang atau hal lainnya langsung ke kantor pusat.

Sebelumya, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan usaha 11 entitas yang menawarkan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Salah satu perusahaan yang dihentikan kegiatannya adalah PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel.
[ads-post]
"Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam pernyataan resmi, Jumat (21/7/2017).

Satgas Waspada Investasi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia meminta semua calon jemaah umrah tetap tenang.

Selain itu, calon jemaah umrah diminta memberikan kesempatan kepada manajemen First Travel untuk mengurus keberangkatan.
[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita :KMP
Judul Asli :
[/error]

WARTABALI.NET -  Presiden Joko Widodo sudah mengantongi tiket sebagai capres 2019 menyusul sudah adanya 3 parpol yang menyatakan akan kembali mendukungnya. Lantas, siapa yang akan jadi lawan tanding Jokowi?

Tiga Parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019 adalah Golkar, NasDem, dan PPP. Dengan UU pemilu yang baru, maka perolehan suara tiga parpol itu di Pemilu 2014 sudah cukup bagi Jokowi untuk maju ke Pilpres 2019.



Di UU Pemilu itu, diatur presidential threshold (PT) atau syarat parpol/gabungan parpol bisa mengusung capres adalah memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di pemilu sebelumnya, Pemilu 2014. Gabungan suara Golkar, Nasdem, dan PPP sudah memenuhi syarat itu.

Di Pemilu 2014, Golkar meraih 14,75 persen suara, Nasdem 6,72 persen suara, dan PPP 6,53 persen suara. Gabungan suara ketiga parpol yaitu 28 persen perolehan suara di Pemilu 2014. Artinya meski tanpa PDIP, Jokowi sudah punya tiket ke Pilpres 2019 dari dukungan ketiga parpol itu.

Baca juga: Didukung Golkar-Nasdem-PPP, Jokowi Kantongi Tiket ke Pilpres 2019

Nama yang santer untuk menjadi lawan Jokowi adalah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bila keadaan seperti ini, keadaan pun akan kembali terulang seperti Pilpres 2014.

PKS sudah memberi sinyal siap bergandengan tangan lagi dengan Gerindra jika PT 20-25 persen dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, jika nanti ada yang menggugat. Dengan niat Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto, maka terbuka peluang duel Jokowi vs Prabowo terulang di Pilpres 2019.

Namun Gerindra ternyata juga memiliki kekhawatiran gagalnya Prabowo kembali nyapres. Presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu baru dianggap akan menjadi penghalang bagi Gerindra.

Ambang batas 20-25% di UU Pemilu maksudnya adalah 20 persen perolehan kursi di DPR dan 25% perolehan suara nasional dalam pemilu. Gerindra akan kesulitan memenuhi angka 20% bila ingin mengajukan Prabowo sebagai capres.

Sebab perolehan kursi di DPR Gerindra bila digabungkan dengan PKS belum juga cukup memenuhi syarat 20%. Gerindra juga disebut hampir mustahil untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat agar bisa menambah syarat presidential threshold.
[ads-post]
"Kalau kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita cukup. PKS nggak sampe 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua aja. Kalau berempat berarti cukup tapi belum tentu sama platform-nya," terang Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, Jumat (21/7).

Baca juga: Analisis Gerindra Soal Pilpres 2019: Tak Mungkin SBY Dukung Prabowo

"Kadang kan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilpres, Demokrat nggak mau ikut kita, mungkin karena SBY dan Pak Prabowo nggak mau nyatu. Pilpres 2014 nggak ke kita," lanjutnya.

Dengan kondisi seperti itu, Arief mengatakan akan sulit juga calon-calon alternatif muncul di Pilpres. Lantas siapakah yang akan muncul menjadi lawan Jokowi di 2019 nanti?

[error title="SUMBER BERITA" icon="exclamation-triangle"]Anda Meragukan Informasi Yang Ada Dalam Tulisan Diatas ?? Atau Anda Melihat Ada Masalah Soal Postingan Diatas, Silahkan Cek Sumber Berita - Atau Anda Dapat Menghubungi Kami Di Halaman Contact - Mari Sama Sama Saling Cross Check
Sumber Berita : dtk
Judul Asli :
[/error]
SHARE ARTIKEL INI AGAR LEBIH BANYAK PEMBACA

tabsrecent(blogpost)/WORLD,EKONOMI,Beritanya,INTERMEZO

Warta Bali

{facebook#https://www.facebook.com/wartabali.net} {twitter#https://twitter.com/RUMAHINJECT} {google#https://plus.google.com/+WartaBali} {pinterest#https://www.pinterest.com/rustammartir} {youtube#http://www.youtube.com/channel/UCjfr-Lp3hSBISs8BGUsb8vA} {instagram#https://www.instagram.com/wartabalinet/}

About Me

My photo

WartaBali.NET - Media Informasi Yang Merupakan Kumpulan Informasi Untuk Dari Kami Untuk Kita Semua - Selalu Ikuti Perkembangannya - Jangan Ragu Untuk Bookmark Buat Kalian Semua Pengunjung Halaman Ini !! - Jangan Lupa Referensikan Wartabali.net Kepada Seluruh Temanmu Dan Terus Support Kami
Powered by Blogger.